Penerimaan CPNS 2013 Tidak Ada Di 10 Daerah Ini

Penerimaan CPNS 2013 DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya kemungkinan tidak ada berdasarkan syarat syarat pe­ngajuan usulan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah tahun 2013, masih sama dengan syarat yang diberlakukan tahun 2012. An­tara lain, belanja pegawai di APBD tidak boleh lebih dari 50 per­sen dari total belanja dae­rah.
Untuk Yogyakarta ber­da­sarkan data resmi yang dilansir Kementerian Keuangan, rasio belanja pegawai terhadap total be­lanja daerah di APBD provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melampaui angka 50 persen yaitu dengan rasio 58,6%.
Berdasarkan data ini maka Penerimaan CPNS 2013 Yogyakarta Kemungkinan Tidak Ada. Tidak adanya penerimaan CPNS tahun 2013 tidak hanya di Yogyakarta. Seperti diberitakan oleh JPNN (25/12), setidaknya ada 10 daerah provinsi yang tidak diperbolehkan melakukan rekrutmen CPNS tahun 2013 karena terganjal syarat rasio belanja pegawai diatas 50% dari APBD.
Untuk daerah lainnya, sepuluh daerah provinsi yang kemungkinan tidak ada penerimaan CPNS tahun 2013 tersebut yaitu:
  1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (58,6 persen)
  2. Provinsi Jawa Tengah (Jateng) (53,5 persen)
  3. Provinsi Gorontalo (52,5 persen)
  4. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) (52,5 persen)
  5. Provinsi Lampung (52,3 persen)
  6. Provinsi Sumbar (Sumatera Barat) (51,8 persen)
  7. Provinsi Sulsel (Sulawesi Selatan) (51,5 persen)
  8. Provinsi Bengkulu (51,5 persen)
  9. Provinsi Jatim (Jawa Timur) (51,1 persen)
  10. dan Provinsi Sulut (Sulawesi Utara) (50,7 persen).
Tapi bagi anda yang berasal dari sepuluh daerah diatas yang ingin mengikuti ujian CPNS 2013 tidak perlu berkecil hati. Karena untuk penerimaan CPNS tahun 2013 diberlakukan sistem lintas wilayah. Artinya semua warga negara Indonesia berhak mengikuti ujian CPNS 2013 di daerah mana saja cukup dengan menggunakan KTP yang anda miliki saat ini.
Total kuota CPNS 2013 mencapai 60.000 lowongan, formasi nasional tentu sangat terbuka bagi anda. Yang perlu anda persiapkan sebagai calon peserta ujian CPNS 2013 adalah persiapan menghadapi ujian CPNS dengan mempelajari soal-soal latihan CPNS mulai saat ini. Sebagai bahan latihan ini, Anda bisa menggunakan Paket Latihan Soal CPNS lengkap. Silahkan latihan soal CPNS Disini: Latihan Soal CPNS 2013

Ujian CPNS Honorer K2 2013 Sulit, Soal Ujian 3 Bentuk

Ujian CPNS Honorer K2 2013 Sulit
Tingkat kelulusan ujian tulis atau tes kompetensi dasar (TKD) CPNS 2012 sangat rendah. Kondisi ini menjadi evaluasi penting pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) meminta tenaga honorer kategori 2 (K2) mulai persiapan jelang Ujian CPNS Honorer K2 2013 tahun depan. Tingkat kelulusan Ujian CPNS Honorer K2 2013 Sulit Honorer K2 Diharap Mulai mempersiapkan diri mempelajari soal-soal latihan CPNS dari sekarang.
Sebagaimana diketahui, ujian tulis CPNS yang digelar 8 September lalu diikuti sekitar 165 ribu peserta. Hasilnya, hanya 40 ribu (35 persen) peserta yang nilainya melampaui passing grade dan berhak ikut tes lanjutan. Sisanya sebanyak 125 ribuan pelamar gugur.
Dari tingkat kelulusan yang rendah tadi, mulai muncul desakan supaya passing grade dipangkas. Terutama pada tes tulis Ujian CPNS Honorer K2 2013. Tetapi sampai sekarang pemerintah tetap bergeming. Skor passing grade saat ini dianggap pemerintah sudah ideal untuk menjaring calon PNS berkualitas. 
“Supaya tingkat kelulusan ujian tulis meningkat, harus mulai persiapan sejak sekarang,” tutur Wamen PAN-RB Eko Prasojo seperti dikutip dari JPNN (27/9). Dia mengatakan jika tenaga honorer calon peserta tes CPNS mengetahui tiga bidang kompetensi yang diujikan.
Soal Ujian CPNS Honorer K2 Tahun 2013
Eko mengatakan, kompetensi utama yang menuntut kemampuan tinggi adalah wawasan kebangsaan. “Kemampuan wawasan kebangsaan perlu diperkuat,” ucap dia. Apalagi kompetensi wawasan kebangsaan ini kerap menjadi penjegal kelulusan.
Dua bidang lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah intelejensi umum dan karakteristik pribadi. Menurut Eko, dua bidang ini menjadi cermin kepribadian calon aparatur. Eko juga menanggapi soal desakan supaya passing grade ujian tulis CPNS dikurangi. Dia mengatakan, hasil tes tulis 8 September akan dievaluasi panitia nasional rekrutmen CPNS. “Tapi sampai sekarang insya”allah sama (passing grade tes tulis CPNS pelamar umum dan tenaga honorer K2, red),” jelas dia.
Sebagai catatan, skor passing grade kelompok lulusan SMA/sederajat bidang karakteristik pribadi adalah 25, skor intelejensi umun 5, dan skor wawasan kebangsaan 5. Lulusan DII/DII (27,5 – 7,5 – 7,5) serta lulusan SI ke atas (30 – 15 – 10). Jumlah tenaga honorer yang berhak mengikuti ujian CPNS tahun depan mencapai 600 ribu orang dengan kuota yang terbatas.
Latihan Soal CPNS Honorer K2
Sebagai persiapan menghadapi ujian CPNS Honorer K2 tahun 2013 diharapkan para peserta sudah mempersiapkan diri dari sekarang dengan cara latihan soal-soal CPNS ketiga bentuk soal Ujian CPNS Honorer K2 diatas. Untuk mempelajari Latihan Soal CPNS Honorer K2 ini anda bisa mempelajari soal-soal tahun sebelumnya.
Sebagai rekomendasi saat ini sudah ada paket latihan soal CPNS yang dikemas dalam bentuk software sehingga lebih mudah mempelajarinya. Honorer K2 bisa mendapatkan software latihan soal CPNS ini yang berisi paket interaktif soal CPNS wawasan kebangsaan, soal CPNS intelenjensi umum dan soal CPNS karakteristik pribadi ditambah ratusan materi pendukung. Untuk mendownload paket soal CPNS ini silahkan langsung kunjungi sumbernya disini.

Menteri: Kuota Lowongan CPNS Tahun 2013 Sebanyak 70.000 Formasi

Lowongan CPNS 2013: Kuota Lowongan CPNS Tahun 2013 Sebanyak 70.000 Formasi, Hasil Wawancara Viva News dengan Menteri Kemenpan RB Azwar Abubakar

Pekerjaan sebagai pegawai negeri masih sangat diminati. Ratusan ribu orang ikut seleksi tahun ini, meskipun formasi pegawai yang diterima sangat terbatas. Belanja bagi pegawai negeri, dan untuk urusan birokrasi, makan ongkos hampir separuh anggaran belanja negara.

Tapi, apakah birokrasi dan pelayanan publik membaik setelah reformasi? Sejak orde baru, birokrasi dituding lamban, dan sarang korupsi. “Masyarakat sudah muak, kalau kita enggak reformasi, kita yang direvolusi,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.
Mantan Gubernur Aceh ini bersemangat bercerita tentang problem birokrasi, dan apa saja yang harus dibenahi. Pada 2016, misalnya, Indonesia mengalami ledakan pensiunan, dan harus siap dengan Rp160 triliun untuk dana pensiun. Beban negara meningkat, lalu apa jalan keluarnya?
Berbincang santai dengan VIVAnews, Selasa pekan lalu di kantornya, Menteri Azwar mengungkap semua persoalan itu secara blak-blakan. Berikut kutipannya.
Biaya birokrasi kita mahal sekali. Hampir separuh dari anggaran belanja daerah digunakan buat ongkos birokrasi. Apa saja target reformasi kementerian ini?
Kita ada 9 langkah. Tapi kita mulai dulu masalah nasional itu ada 3. Birokrasi yang tambun, boros dan tidak produktif. Kedua korupsi yang masih banyak. Ketiga infrastruktur kita sangatlah kurang. Tahun lalu itu dana untuk infrastruktur Rp60 triliun, atau 4,2 persen dari APBN. Itu masih terlalu kecil. Tapi, alhamdulillah, pada 2012 dengan sisa anggaran kita bisa tambah Rp30an triliun, sehingga total sekitar Rp100 triliun. Tahun depan pemerintah berani menambah anggaran hingga mencapai Rp150-160 triliun.
Soal besarnya belanja pegawai negeri, bagaimana?
Belanja pegawai itu rata-rata 40-50 persen dari total APBD. Itu luar biasa menurut saya. Memang itu termasuk guru. Guru kita juga banyak jumlahnya tapi tidak merata. Itu belum belanja aparatur, atau belanja pemerintah seperti gedung, dan lainnya. Yang bisa dipakai langsung hanya 20-30 persen.
Jadi secara teori, reformasi birokrasi itu area perubahannya di sekitar itu. Proses reformasi birokrasi dimulai tahun 2008. Ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada 2009 ada 2 kementerian atau lembaga, 2010 ada 9, 2011 ada 20. Tahun ini rencananya 16 sampai 20 kementerian atau lembaga, tahun depan rencananya 20 sampai 24 .
Semua kementerian selesai tahun ini. Saya percepat 2 tahun, supaya serentak itu. Kalau untuk pilot project itu sudah cukup 2-3 tahun. Tapi kalau untuk menyelesaikan kan kita bisa bikin masif. Bahkan saya tambahkan tahun ini ada 33 propinsi dan 33 kabupaten minimal 33 kota.
Nah apa yang mendasari itu, tools-nya itu simpel. Jadi cara kita menilainya itu lebih disederhanakan. Sistem penilaiannya itu kita berikan dalam bentuk online. Siapa yang mau ikut kita kasih password. Jadi kita sudah launching sebelum puasa untuk 40 kementerian lembaga yang akan ikut, dan yang sudah ikut. Maksudnya dia bisa ikut menaikkan dari 30 persen, 50 persen sampai 70 persen. Ini kan bertahap. Jadi kita harapkan tahun ini lebih kurang 100 lembaga ikut. Pusat selesai, semua daerah sudah mulai masuk.
Artinya apa, sekarang malu jika tidak ikut. Itu capaian pertama. Kalau dulu kita yang gedor-gedor, sekarang jika mereka (Pemda) ketinggalan, mereka yang malu.
Apakah itu seperti self assessment yang sudah dilakukan di soal pajak?
Ya, tapi mungkin penilaian mandiri ya. Pertama kita berikan edukasi jika reformasi birokrasi ini adalah suatu keharusan. Masyarakat sudah muak, kalau kita enggak reformasi, kita yang di revolusi. Sekarang ini kan lamban, lama. Itu capaian secara umum, orang sudah tahu kalau itu harus. Sekarang di samping ini juga orang sudah mau cari yang namanya penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Walaupun tidak menjamin tidak ada korupsi.
Terakhir mengenai zona integritas. Dari 36 kementerian, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan menuju wilayah yang bebas korupsi. Jadi ada langkah-langkah kita lihat ada kemajuan atau tidak. Dari kesadaran sendiri mereka mau ikut atau tidak.
Kita ukur satu-satu dari berbagai langkah. Yang pertama itu evaluasi kementerian lembaga dan daerah yaitu struktur organisasinya. Kita sudah kasih otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Maknanya tugas-tugas diserahkan kepada daerah yang tadinya di pusat. Harusnya kan pusat ini makin ramping tapi ini kok makin gemuk. Kecenderungannya itu menambah yang diperlukan tapi yang tidak diperklukan itu jarang mau dikurangi.
Alasannya, pertama masih mau terlihat gagah. Kedua, itu masih ada rasa tidak enak dengan bawahan sesama teman. Nah, jadi salah satu tugas dari reformasi birokrasi itu adalah membuat ia menjadi logis kembali sesuai dengan tugas mereka. Apa sih tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Apa semua harus oleh pemerintah? Kan sebagian bisa ke swasta.
Apa tugas pemerintah pusat? Sebagian kan bisa daerah, apa sih tugas kedua-duanya sehingga nanti tidak berebut atau bahkan ditinggalkan keduanya. Ini mendasar, dan harus ditata kembali, namun bukan pekerjaan yang mudah.
Saya, untuk reformasi kementerian lembaga saya di depan, saja ajak Mendagri dan Pak Kuntoro Mangkusubroto, saya ajak diskusi pakar-pakar manajemen dan politik, ada Rhenald Kasali, dan Eep Safullah Fatah.
Peningkatan kesejahteraan PNS kan menghabiskan banyak biaya, apalagi tiap tahun selalu ada kenaikan gaji. Bagaimana pengaturannya?
Kalau gaji pokok PNS itu tidak bisa naik lagi, paling naik 8 persen sesuai inflasi saja setiap tahun. Misalnya kemarin yang dinaikkan itu tunjangan fungsional untuk peneliti. Jadi gaji peneliti senior tunjangannya cuma Rp1,4 juta, lalu dinaikkan hingga Rp3,2 juta. Namun remunerasinya bisa sampai Rp26 juta maksimal, tapi masih dibayar 40 persen.
Justru beban negara itu membayar dana pensiun yang tinggi. Sekarang tiap tahun negara membayar uang pensiun Rp 60 triliun. Pada 2016 sebesar Rp160 triliun, karena lebih banyak lagi yang pensiun. Pada 2016 itu Rp160 triliun. Itu lebih banyak karena banyak lagi yang pensiun.
Terkait itu, kita tengah mencari jalan keluar bersama Kementerian Keuangan, bagaimana merumuskan hal ini. Itu tidak bisa diutak-atik, untuk itu gaji pokoknya segitu-gitu saja. Tidak bisa naik lagi. Yang sekarang kita naikkan itu tunjangan kinerja atau remunerasi. Instansi yang mendapatkan itu yang ikut program reformasi birokrasi. Biayanya besar. Untuk remunerasi pusat saja memerlukan Rp45 triliun. Namun sekarang kan baru dibayar 50 persennya.
Tapi tunjangan remunerasi itu lebih besar dibanding gaji menteri ya?
Gaji menteri kan Rp19,6 juta. Sakit gigi kalau tamu datang mau minta sumbangan, hahaha. Cuma menteri kan mendapat rumah beserta isinya, listrik, bensin, mobil. Harusnya yang wajar itu gaji menteri Rp100 juta.
Bagaimana pola rekrutmen dan promosi PNS?
Rekrutmen yang bagus seperti Kementerian Luar Negeri, di mana nama calon PNS hingga tempat duduk sudah diberikan barcode khusus. Nah kalau dulu kan daerah boleh melakukan perekrutan pegawai. Ada juga yang menyimpang dengan memakai kedok kampus. Dalam proses ujian misalnya yang lulus 100, begitu diserahkan kepada kepala daerah diubah namanya menjadi 50 nama.
Nah inilah yang dijadikan lahan permainan uang hingga puluhan juta. Jadi seberapa besar suatu kabupaten membutuhkan pegawai? Karena saya pernah lihat anggaran gaji di daerah ada yang Rp4 miliar. Padahal kita yang di pusat 100 orang saja tidak sampai sebesar itu. Lalu uangnya untuk apa? Padahal uang sebesar itu bisa digunakan untuk membangun jembatan.
Untuk membendung hal negatif seperti itu, apakah ada pola baru rekrutmen?
Ya akhirnya kita minta 10 konsorsium kampus untuk membuat soal, melaksanakan ujiannya. Dibantu oleh Lembaga Sandi Negara, kepolisian untuk pengamanan tertutup hingga mengawal ke percetakan yang menang tender di tiap daerah. Ujiannya diawasi oleh polisi, ICW juga membantu. Lembar jawaban itu dibawa ke BPPT, dengan sistem komputer dipindai langsung dan dapat dibaca siapa yang lolos.
Berapa Calon PNS yang diterima? (Kuota Lowongan CPNS Tahun 2013 – Red)
Karena tengah berada di moratorium, yang kita terima itu tidak banyak, hanya yang penting-penting seperti guru, dokter, sipir lembaga pemasyarakatan, jadi sangat selektif. Untuk tahun ini total 13 ribu yang dibutuhkan, namun yang mendaftar 200 ribu. Tahun depan kita menerima 70 ribu PNS, atau 50 persen dari yang pensiun. Jika dulu kan misalnya yang pensiun 100 orang, kita menerima 100 orang. Kita sekarang sudah mulai downsizing.
Secara keseluruhan berapa jumlah PNS saat ini?
Pada 2011, itu 4,7 juta pegawai pusat dan daerah. Karena kita tidak menerima pegawai baru selama setahun sekarang 4,57 juta karena terdapat pensiun 130 ribu. Nah sekarang kita terima cuma 13 ribu, berarti kan turun lagi. Tahun depan 70 ribu harus ada karena butuh untuk pergantian.
Di daerah kadang ada bupati memanfaatkan pegawainya untuk kepentingan politik agar terpilih kembali, atau mengangkat kerabatnya untuk menjadi PNS?
Hasil yang diolah BPPT itu kita serahkan ke bupati dan Badan Kepegawaian Negara. Jadi jika menangkat di luar yang kita tetapkan, kita tidak memberikan nomor induk pegawainya. ?Lalu siapa yang memberikan formasi? Jika dulu bupati datang, saya meminta 100 pegawai lalu bupati meminta 200 tambahan, masih bisa negosiasi. Jika sekarang tidak. Formasi itu ditentukan oleh beban kerja, analisa jabatan. Kebutuhannya jenis pekerjaan apa, golongan apa, apakah dibutuhkan sarjana, dimana mau ditempatkan. Jadi tidak boleh lagi penempatan dilakukan sesuka hati.
Dulu di zaman Soeharto, PNS tugasnya bisa pindah antar daerah. Sekarang apakah pola itu masih berjalan?
Dulu pemerintah itu sentral. Nah sekarang kan tidak seperti itu. Orang harus terus berputar. Masa masuk di Garut, pensiun di Garut. Tidak ada kemajuan. Untuk itu sistem promosi harus terbuka dan melalui assessment centre.
PNS ini sangat diminati karena gajinya tinggi, terus naik tiap tahunnya. Kadang lebih menarik dibanding swasta?
Kalau saya jujur, pegawai negeri kita ini cukup 3,5 juta saja. Separuhnya guru. Sistem pegawai ke depan ini ada pegawai tetap, ada pegawai kontrak. Kadang lebih bagus pegawai dikontrak sampai 5 tahun terus sampai 3 kali tapi memiliki pensiun sama dengan PNS. Nanti kita usahakan ada kontrak individual. Nanti akan ada 3 kelompok, PNS biasa, ada yang kontrak 5 tahun, dan kontrak per tahun
Bagaimana dengan reformasi pelayanan publik?
Pelayanan publik ini yang langsung dirasakan. Jadi penerapan manajemen mutunya, ada SOP nya setiap kantor mesti buat. Berapa lama syaratnya, apa biayanya itu minimal.
Pola kedua ini pelayanan satu pintu. Pelayanan terpadu. Di Aceh ada tapi saya lihat masih berat. Tapi di Surabaya saya lihat ada 17 kantor digabung jadi 1 kantor saja. Satu orang komandannya eselon 3 pegawai 20 orang melayani lebih dari 200 jenis layanan.
Dengan adanya PP tentang Pelayanan Publik, masyarakat bisa komplain jika tidak dilayani dengan baik. Tiap instansi harus membentuk unit pelayanan pengaduan publik. Pengaduan itu ditembuskan ke ombudsman dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Sumber: Viva News
Nezar Patria, Alfin Tofler, Nur Farida Ahniar, Mohamad Teguh
Photo: Tribun News

Kabupaten Kubu Raya Membutuhkan 2000 Guru

Bupati Kabupaten Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menyatakan bahwa kebutuhan tenaga guru dan kesehatan di kabupaten itu bersifat mendesak karena sampai saat ini dua bidang tersebut masih sangat minim.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini Kubu Raya memang masih memerlukan banyak tenaga pengajar. Demikian dengan tenaga kesehatan,” kata Muda di Sungai Raya, Sabtu.
Dia menuturkan, dengan adanya polemik penerimaan CPNS di Kubu Raya tahun 2010 lalu, jelas mengakibatkan kabupaten yang dipimpinnya belum bisa melakukan penambahan untuk tenaga pengajar dan kesehatan.
“Kemungkinan yang kita butuhkan adalah sebanyak 2.000 tenaga guru khusus di wilayah Kabupaten Kubu Raya ini. Apalagi banyak juga yang akan pensiun di tahun ini dan tahun depan,” tuturnya.
Muda juga mengatakan, untuk jumlah tenaga guru yang dibutuhkan dan dihitung secara rasional tentu Kubu Raya saat ini sangat jauh yang diharapkan.
Dia mengungkapkan, penambahan guru dan tenaga kesehatan tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak tahun 2010 lalu, sehingga tidak ada lagi dalam satu sekolah hanya ada satu sampai tiga orang guru saja yang memberikan materi pendidikan.
Sementara itu, Plt Dinas Kesehatan Kubu Raya, Titus Nursiwan mengatakan, bahwa untuk tenaga medis di Kabupaten Kubu Raya memang sangat minim. Terlebih lagi untuk tenaga perawat.
“Junlah perawat yang sangat minim sekali. Dan selama ini kita hanya menggunakan tenaga PTP daerah saja untuk menutupi kekerungan jumlah tenaga medis,”`katanya.
Jika bicara kekurangan, lanjutnya, bukan hanya perawat saja, bahkan bidan,kesehatan lingkungan dan dokter juga masih minim untuk Kubu Raya.
“Jumlah perawat, dokter dan bidan yang ada saat ini jauh dari permintaan pasien yang ada,”ujarnya.
Menurutnya, untuk tahun ini diperlukan sekitar 800 lebih tenaga medis sementara pengajuan CPNS pada tahun 2010 hanya 71 pegawai.
Sumber : Antara

Penerimaan CPNS 2013 Pemkab Belitung Formasi Sudah Diajukan

Pemkab Belitung provinsi Bangka Belitung telah mengajukan berkas persyaratan Penerimaan CPNS 2013 Pemkab Belitung kepada Pemerintah Pusat sejak Juni 2012 lalu. Namun, pihak Pemkab Belitung belum bisa memastikan apakah Penerimaan CPNS 2013 Pemkab Belitung bisa dilakukan atau tidak di 2013 mendatang.
Realisasi usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kabar mengenai persetujuan itu diperkirakan mulai diterima pemkab paling cepat pada pertengahan 2013 mendatang.
“Belum ada yang bisa memastikan apakah kita akan melakukan penerimaan CPNS atau tidak 2013 nanti, tapi berkas persyaratan sudah kami serahkan Juni (2012) lalu dan sekarang sedang dalam proses di pusat,” kata Rahmat Kurniawan, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Belitung kepada bangkapos.com, Selasa (25/9/2012).
Ia menjelaskan, saat ini usulan penerimaan CPNS sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Usulan tidak disampaikan dalam bentuk jumlah penerimaan yang diinginkan oleh Pemkab. Dalam usulannya, pemkab hanya melampirkan data kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan dengan disertai dokumen analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK).
Dari data yang dilampirkan tersebut, pada 2013 Pemkab Belitung akan mengalami kekurangan 142 tenaga teknis, 167 tenaga kesehatan, 102 tenaga guru kelas, dan kelebihan 52 tenaga guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan Agama.
Selebihnya, dari tahun 2014-2017 Pemkab Belitung hanya akan melakukan penerimaan CPNS untuk mengganti pegawai yang pensiun dan mutasi. Kekurangan pegawai di Pemkab Belitung masih mungkin terjadi dalam kurun waktu tersebut. Misalnya adanya pengembangan satuan kerja atau pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan.
Rahmat menjelaskan, Kemenpan dan RB akan memberikan kuota penerimaan CPNS untuk Belitung dengan melihat data tersebut. Menurut dia, kemungkinan Kemenpan dan RB akan menentukan langsung jabatan dan kualifikasi pendidikan CPNS yang akan direkrut 2013 nanti. Namun jika tidak, kualifikasi pendidikan untuk sebuah lowongan jabatan akan ditetapkan oleh bupati dengan bantuan BKD.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya kan Kemenpan hanya memberikan jumlah kuota saja, tapi ada kemungkinan setelah moratorium ini dibuat lebih detail, misalnya jatah Belitung itu untuk jabatan ini dan kualifikasi pendidikannya itu, jadi kita tinggal melaksanakan penerimaannya saja di sini,” kata Rahmat.
Ia menambahkan, dalam dokumen anjab dan ABK telah disebutkan jabatan yang dibutuhkan dan kualifikasi pendidikan yang relevan. Misalnya saja, untuk jabatan perencana, di dokumen anjab dan ABK disebutkan kualifikasi yang relevan di antaranya sarjana planologi dan sebagainya.
“Kita juga membutuhkan jabatan caraka dengan kualifikasi pendidikanya SLTA, kita butuh enam orang,” tambahnya.
Sepertinya yang dilansir sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka kembali tahun depan. “Tahun depan kita mulai buka lagi,” sebut Azwar di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Moratorium penerimaan CPNS berlangsung hingga akhir tahun ini. Tapi, kata dia, pembukaan lowongan CPNS tahun depan mempunyai syarat. Syarat itu adalah perekrutan pegawai tidak boleh melebihi 50 persen belanja pegawai. Selain itu harus ada analisa jabatan dan beban kerja sebelum melakukan pembukaan lowongan.
“Ini adalah tonggak pertama kita menerima pegawai bukan berdasarkan permintaan tapi dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan. Jadi bukan hanya golongannya saja, tambah jabatannya apa saja, di mana dia akan ditempatkan itu harus jelas,” tandasnya.
Penulis : wahyu
Editor : suhendri
Sumber : bangkapos.com

CPNS 2013, Bea Cukai Kemenkeu Butuh 2.000 CPNS

CPNS 2013: Penerimaan CPNS 2012 belum selesai, masih hangat-hangatnya dalam pengumuman daftar nama yang lulus CPNS. Khususnya Kementrian Keuangan tahun 2012 ini telah merekrut CPNS dengan formasi 760 lowongan. Tapi jumlah ini ternyata belum memadai, Kemenkeu masih memerlukan pegawai sekitar 6000 orang yang akan ditempatkana khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Tak tanggung-tanggung, Bea Cukai membutuhkan 6.000 pegawai baru untuk proyeksi 2-3 tahun ke depan. Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandono mengatakan kebutuhan pegawai itu untuk posisi analis komputer, frontliner, ahli forensik, penanganan dan pelayanan cukai, serta petugas administrasi internal.
“Jadi tahun ini baru dapat 760, tahun 2013 kira-kira akan dapat sekitar 2000-an. Nanti tahun 2014 sekitar 3000-an,” ungkap Agung selepas Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/9/2012) seperti dikutip dari Solopos.
Agung mengungkapkan proyeksi tersebut merupakan road map ulang dari proyeksi sebelumnya yang sampai tahun 2017. “Sebetulnya gini, hitungan kami yang awal itu sampai 2017. [Ternyata] kita perlu segera, makanya sudah kita road map ulang,” ujarnya.
Agung menjelaskan dalam 2-3 tahun ke depan pihaknya akan mengadakan evaluasi. “Tinggal dilihat. Tambah pegawai atau sarana-prasarana atau memperbaiki organisasinya. Semua itu kita tinjau ulang,” jelasnya. Sebelumnya, Agung mengatakan proyeksi sampai 2017 Ditjen Bea Cukai membutuhkan 15.000 pegawai.

Informasi Ujian CPNS Honorer K2 Tahun 2013

Jadwal Ujian CPNS Honorer K2 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April 2013. Ujian honorer K2 ini adalah syarat pengangkatan tenaga honorer Kategori 2 (K2) menjadi PNS.
Bentuk Tes CPNS Honorer K2
Tidak berbeda dengan ujian CPNS kategori reguler/pelamar umum ujian CPNS honorer K2 juga dilakukan melalui dua tahapan tes, yaitu tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB).
Bentuk tes TKD CPNS Honorer K2 yang diberikan terdiri dari tiga bidang yaitu: Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sedangkan tes TKB CPNS honorer K2 disesuaikan dengan bidang pekerjaan dan jurusan/formasi masing-masing peserta tes honorer K2. Misalnya jika guru akan diberikan tes TKB Guru, yaitu pengetahui dibidang keguruan, begitu juga dengan bidang pekerjaan lainnya.
Pelaksanaan tes TKD dan TKB CPNS honorer K2 ini akan dilakukan di hari yang sama. Jadi tidak ada jeda waktu yang panjang.
Nantinya hasil tes akan diolah oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) di bulan yang sama dengan pelaksanaan ujian. Sedangkan penyerahan hasil pengolahan ujian kompetensi dasar dan bidang yang ditandatangani oleh konsorsium serta panitia seleksi nasional (Panselnas) kepada MenPAN&RB akan dilaksanakan pekan ketiga April
Saat ini pembuatan master soal oleh PTN sudah mulai dilakukan. Nantinya master soal dan formulir ujian kompetensi dasar (TKD dan TKB) ini akan diserahkan lebih dulu kepada Panselnas (Panitia Seleksi CPNS Nasional).
Jadi Panselnas yang akan menyerahkan master soal, formulis serta kunci jawaban ujian kompetensi dasar serta bidang kepada instansi untuk digandakan dan didistribusikan ke lokasi tes. Penyerahan ini akan diawasi ICW serta kepolisian. Jadi kalau terjadi kebocoran, pejabat pembina kepegawaian yang harus bertanggung jawab.
Jumlah Peserta Ujian CPNS Honorer K2
Adapun jumlah awal honorer K2 yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah 652.458 orang. Jumlah tersebut berdasar data usulan tentang tenaga honorer dari 28 instansi pusat dan 487 instansi daerah. Namun setelah perekaman, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 570 ribu.
Persiapan Menghadapi Ujian CPNS Honorer K2
Bagi peserta tes Ujian CPNS Honorer K2 Tahun 2013 karena proses seleksi harus dijalankan maka jika ingin lulus CPNS harus menyelesaikan soal CPNS honorer K2 dengan nilai melampaui ambang batas Passing Grade kelulusan CPNS honorer K2. Jadi yang terbaik mulai saat ini calon peserta ujian diharapkan sudah mempersiapkan diri dengan mempelajari soal-soal latihan CPNS. Silahkan belajar Latihan Soal CPNS Disini.